Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR
IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
MUKADIMAH
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta visi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi pada pengertian, keinsafan dan keyakinan bahwa perpustakaan dengan segala aspek kegiatannya mempunyai fungsi dan peranan penting dalam membangun bangsa dan negara, maka pustakawan Indonesia berikrar untuk bersatu guna bersama-sama memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dan bangsa di bidang informasi, ilmu pengetahuan , teknologi dan kebudayaan.Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan pustakawan Indonesia dengan segala kaitannya perlu ditingkatkan dengan menghimpun pustakawan Indonesia dalam organisasi profesi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, maka dengan ini dibentuklah Ikatan Pustakawan Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan:
(1) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
(2) Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan, baik secara teori mau pun praktek
(3) Ikatan Pustakawan Indonesia selanjutnya disebut IPI adalah Organisasi profesi pustakawan.
Pasal 2
Nama
Organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia disingkat IPI.
Pasal 3
Kedudukan
IPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 4
Waktu
IPI didirikan di Ciawi, Bogor pada tanggal 7 Juli 1973 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II
ASAS, SIFAT, LAMBANG DAN
BENDERA
Pasal 5
Asas
IPI berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 6
Sifat
IPI merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan mandiri.
Pasal 7
Lambang dan Bendera
Lambang dan Bendera IPI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 8
Tujuan
IPI bertujuan:
a. Mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia;
b. Mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi;
c. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara
d. Memberikan perlindungan profesi kepada anggota.
Pasal 9
Kegiatan
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 8, IPI melakukan kegiatan :
a. mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah khususnya di bidang ilmu perpustakaan, dan informasi.
b. mengusahakan keikutsertaan IPI dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan, dan informasi.
c. Menerbitkan bahan perpustakaan dan/atau mempublikasikannya
d. membina forum komunikasi antar pustakawan dan atau kelembagaan perpustakaan, dan informasi.
e. Ikut serta kegiatan kepustakawan nasional dan internasional.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 10
Struktur Organisasi
Struktur organisasi IPI terdiri dari :
a. IPI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara;
b. IPI Daerah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi
c. IPI Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
Pasal 11
Pengurus
Kepengurusan IPI terdiri dari :
a. Pengurus Pusat
b. Pengurus Daerah Provinsi
c. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 12
Pengurus Pusat
(1)Pengurus Pusat IPI (PP IPI) terdiri dari :
a. Ketua Umum;
b. Wakil Ketua Umum
c. Ketua I;
d. Ketua II;
e. Ketua III;
f. Sekretaris Jenderal;
g. Sekretaris;
h. Bendahara;
i. Wakil Bendahara;
j. Komisi
(2) Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
(3) Ketua Umum hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut.
(4) Fungsionaris Pengurus Pusat tidak dibenarkan merangkap menjadi Pengurus Daerah.
(5) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggugjawabnya, Ketua Umum dibantu Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Komisi-Komisi;
(6) Wakil Ketua umum membantu tugas, fungsi dan tanggung jawab Ketua Umum
(7) Sekretaris Jenderal dibantu Sekretaris dan dapat mengangkat tenaga sekretariat tetap sesuai dengan kebutuhan.
(8) Sekretaris Jenderal dan Bendahara bersama-sama dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
(9) Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :
a. memimpin organisasi;
b. menyelenggarakan Kongres dan melaksanakan Keputusan Kongres;
c. menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat;
d. menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang harus dipertanggungjawabkan pada kongres;
e. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional, regional dan internasional;
f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Provinsi;
g. melaksanakan administrasi keanggotaan.
Pasal 13
Pengurus Daerah IPI Provinsi
(1) Pengurus Daerah IPI Provinsi terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Bidang.
(2) Pengurus Daerah Provinsi IPI dipilih, ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Provinsi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dihadiri Pengurus Pusat IPI
(3) Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi dilantik dan disyahkan oleh Pengurus Pusat dan hanya dapat dijabat 2 (dua) periode secara berturut-turut.
(4) Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah Provinsi IPI
adalah :
a. memimpin organisasi;
b. melaksanakan Keputusan Kongres IPI;
c. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah IPI Provinsi;
d. menyelenggarakan Musyawarah Daerah IPI Provinsi dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah IPI Provinsi;
e. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat IPI;
f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah lain;
g. melaksanakan pungutan iuran anggota sesuai peraturan yang telah ditetapkan
Pasal 14
Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota
(1) Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Seksi
(2) Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan oleh Musyawarah Daerah IPI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun, dan dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Daerah IPI Provinsi.
(3) Ketua Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota hanya dapat menjabat 2 (dua) periode secara berturut-turut;
(4) Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah IPI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
a. memimpin organisasi;
b. melaksanakan Keputusan Kongres ;
c. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
d. menyelenggarakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan Keputusannya;
e. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi;
f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi serta Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 15
Pembina
(1) Pembina IPI terdiri dari :
a. Pembina Pusat;
a. Pembina Daerah Provinsi;
b. Pembina Daerah Kabupaten /Kota
(2) Keanggotaan Pembina IPI Pusat terdiri dari :
a. Ketua Pembina PP IPI adalah Kepala
Perpustakaan Nasional.
b. Anggota Pembina PP IPI adalah mereka yang pernah menjadi Pengurus Pusat IPI dan pemerhati kepustakawanan sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang.
(3) Keanggotaan Pembina IPI Daerah Provinsi terdiri
dari :
a. Ketua Pembina PD IPI Provinsi adalah Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi;
b. Anggota Pembina PD IPI Provinsi adalah mereka yang pernah menjadi Pengurus Daerah IPI Provinsi dan pemerhati perpustakaan;
c. Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. sebanyak banyaknya 5 (lima) orang.
(4) Keanggotaan Pembina IPI Daerah Kabupaten/Kota
terdiri dari :
a. Ketua Pembina PD IPI Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota;
b. Anggota Pembina PD IPI Kabupaten/Kota adalah mereka yang pernah menjadi Pengurus Daerah IPI Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pemerhati perpustakaan ;
c. Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. sebanyak banyaknya 5 (lima) orang
(5) Pembina bertugas memberikan saran tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi kepada Pengurus IPI Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyangkut kebijakan pelaksanaan Keputusan Kongres atau Musyawarah Daerah, AD/ART dan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 16
Anggota
(1) Anggota IPI terdiri dari :
a. anggota biasa;
b. anggota kehormatan.
Anggota Biasa adalah:
Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berpendidikan dan berpengalaman di bidang ilmu perpustakaan, dan informasi;
Anggota Kehormatan adalah:
1. mantan pengurus atau Pembina yang karena jasanya kepada IPI diangkat sebagai anggota kehormatan;
2. anggota kehormatan pusat ditetapkan atas usul Pengurus Pusat;
3. anggota kehormatan Daerah ditetapkan atas usul Pengurus Daerah.
(2) Setiap anggota IPI harus memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
Pasal 17
Hak dan Kewajiban Anggota
(1) Anggota Biasa mempunyai hak memilih dan hak dipilih;
(2) Anggota biasa berkewajiban membayar iuran keanggotaan;
(3) Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI serta Kode Etik Pustakawan Indonesia.
Pasal 18
Hilangnya Keanggotaan dan Hak Membela Diri
(1) Keanggotaan seseorang dinyatakan hilang jika yang bersangkutan :
a. mengundurkan diri;
b. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI serta Kode Etik Pustakawan Indonesia;
c. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
d. meninggal dunia, atau hilang ingatan.
(2) Anggota yang diberhentikan sehubungan dengan ayat (1) huruf b dan huruf c di atas mempunyai hak membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan IPI.

BAB VI
Kode Etik Pustakawan Indonesia
Pasal 19
Pengesahan
(1) Kode Etik Pustakawan Indonesia disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Kongres IPI yang naskahnya menjadi satu-kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI;
(2) Penyempurnaan serta perubahan Kode Etik Pustakawan Indonesia dilakukan oleh Kongres.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN, KUORUM,
HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 20
Permusyawaratan
(1) Permusyawaratan organisasi terdiri dari:
a. Kongres;
b. Rapat Kerja Pusat (Rakerpus);
c. Musyawarah Daerah (Musda);
d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
(2) Kongres.
a. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk :
1. menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
2. meninjau, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI serta Kode Etik Pustakawan Indonesia;
3. memilih dan mensahkan Ketua Umum Pengurus Pusat.
a. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pembina dan Peninjau.
b. Kongres diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Rapat Kerja Pusat
a. Rapat Kerja Pusat adalah forum tertinggi setelah Kongres untuk membahas pelaksanaan Program Kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi;
b. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat serta utusan-utusan daerah;
c. Rapat Kerja Pusat diadakan dalam tahun pertama dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
(4) Musyawarah Daerah Provinsi
a. Musyawarah Daerah Provinsi merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota untuk:
1. menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah Provinsi;
2. memilih dan mensahkan Ketua Pengurus Daerah Provinsi;
3. menetapkan hal-hal yang dipandang perlu.
b. Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota Anggota, Pembina dan Peninjau.
c. Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
(4) Rapat Kerja Daerah Provinsi.
a. Rapat Kerja Daerah Provinsi merupakan pertemuan Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, serta anggota untuk membahas pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi.
b. Rapat Kerja Daerah Provinsi diadakan dalam tahun pertama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
(5) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota
a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Anggota untuk:
1. menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
2. memilih dan mensahkan Ketua Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
3. menetapkan hal-hal yang dipandang perlu.
b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Anggota, Pembina dan Peninjau serta Pengurus Daerah Provinsi IPI
c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
(6) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota.
a. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota merupakan pertemuan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggota untuk membahas pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi;
b. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diadakan dalam tahun pertama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
Pasal 21
Kuorum dan Hak Suara
(1) Kuorum :
a. Kongres baru sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah provinsi; dan kabupaten/kota
b. Musyawarah Daerah Provinsi baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah Kabupaten/Kota;
c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih 1 ( satu) dari jumlah anggota.
(2) Hak Suara :
a. Hak suara dalam kongres : 3 (tiga) hak suara untuk Pembina; 4 (empat) hak suara untuk Pengurus Pusat demisioner 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi yang hadir; 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) suara setiap 10 (sepuluh) angota yang hadir
b. Hak suara dalam Musda Provinsi: 2 (dua) hak suara untuk Pembina; 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi demisioner 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang hadir; 1 (satu) suara setiap 10 (sepuluh) angota yang hadir.
c. Hak suara dalam Musda Kabupaten/Kota: 2 (dua) hak suara untuk Pembina; 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang hadir; 1 (satu) suara setiap angota yang hadir
Pasal 22
Keputusan
(1) Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat, jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(2) Dalam hal terjadi suara seimbang, maka anggota presidium dapat memberikan hak suaranya.
(3) Keputusan mengenai pemilihan Calon Ketua Umum PP IPI/Calon Ketua PD IPI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23
Dana
Dana organisasi diperoleh dari :
a. iuran anggota;
b. sumbangan dari anggota dan/ atau sumber lain yang tidak mengikat ;
c. hasil usaha organisasi IPI.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 24
Penghargaan
Ikatan Pustakawan Indonesia dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang memberikan apresiasi, bantuan dan/atau pengorbanan yang luar biasa terhadap profesi pustakawan

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 25
Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara.
Pasal 26
Pembubaran Organisasi
(1) Pembubaran Organisasi IPI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah IPI.
(2) Jika Organisasi IPI dibubarkan, maka hak milik dan kekayaan organisasi diatur dengan keputusan Kongres.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 27
Anggaran Rumah Tangga IPI
(1) Anggaran Dasar IPI dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IPI
(2) Anggaran Rumah Tangga IPI dietapkan oleh Kongres.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 28
Penutup
(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI ini ditetapkan oleh Kongres di Surabaya , Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Oktober 2018
(2) Dengan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI ini maka ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dalam bentuk pdf silakan unduh di sini AD/ART PDF